Otoritarianisme adalah sebuah sistem pemerintahan yang menekankan pada kekuasaan tunggal dan otoritas yang kuat. Di Indonesia, otoritarianisme pernah menjadi bagian dari sejarah politik negara ini. Dalam artikel ini, kita akan menelusuri kembali otoritarianisme di Indonesia: sejarah dan dampaknya.
Sejarah otoritarianisme di Indonesia dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno. Pada masa itu, Soekarno dikenal sebagai pemimpin yang otoriter dan memiliki kekuasaan yang sangat besar. Pada tahun 1959, Soekarno bahkan mendeklarasikan “Demokrasi Terpimpin” yang sebenarnya merupakan bentuk otoritarianisme yang disamarkan.
Menurut pakar politik, Dr. Muhammad Qodari, “Otoritarianisme di Indonesia sering kali muncul sebagai respons terhadap ketidakstabilan politik dan konflik yang terjadi di dalam negeri. Namun, otoritarianisme juga seringkali digunakan oleh pemerintah untuk memperkuat kontrol atas rakyat dan mengamankan kekuasaan mereka.”
Dampak dari otoritarianisme di Indonesia pun tidak bisa diabaikan. Salah satunya adalah terbatasnya kebebasan berpendapat dan berekspresi bagi rakyat. Menurut aktivis hak asasi manusia, Titi Anggraini, “Otoritarianisme dapat menghambat perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Rakyat harus diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat dan berpartisipasi dalam proses politik.”
Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, otoritarianisme mencapai puncaknya. Soeharto dikenal sebagai pemimpin otoriter yang mengendalikan seluruh aspek kehidupan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia. Namun, pada akhirnya, rezim otoriter Soeharto pun roboh akibat tekanan dari rakyat yang menuntut reformasi.
Sejak reformasi tahun 1998, Indonesia telah beralih ke sistem demokrasi yang lebih inklusif. Namun, bayangan otoritarianisme masih terus mengintai. Kita harus belajar dari sejarah dan memahami dampak buruk yang ditimbulkan oleh otoritarianisme sehingga tidak terulang kembali di masa depan.
Dalam menghadapi tantangan politik dan sosial yang kompleks, penting bagi kita untuk tetap waspada terhadap potensi munculnya otoritarianisme di Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Dr. Azyumardi Azra, “Demokrasi bukanlah hal yang statis, melainkan sebuah proses yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebebasan dan keadilan dalam sistem demokrasi kita.”
Menelusuri kembali otoritarianisme di Indonesia: sejarah dan dampaknya memberikan kita pelajaran berharga tentang pentingnya menjaga demokrasi dan hak asasi manusia. Mari bersama-sama membangun Indonesia yang lebih inklusif dan demokratis untuk masa depan yang lebih baik.