Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sebuah momen penting dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Namun, sayangnya, dalam setiap Pemilu seringkali terjadi praktik politik uang dan politik identitas yang merusak proses demokrasi itu sendiri. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya mencegah politik uang dan politik identitas dalam Pemilu 2024.
Politik uang merupakan praktik yang sudah sangat umum terjadi dalam setiap Pemilu di Indonesia. Menurut Dr. Hasyim Asy’ari, seorang pakar politik dari Universitas Indonesia, politik uang dapat merusak proses demokrasi dan menghilangkan substansi dari pemilihan umum itu sendiri. Oleh karena itu, upaya mencegah politik uang harus dilakukan secara serius.
Salah satu cara untuk mencegah politik uang adalah dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana kampanye. Menurut Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia, transparansi dalam penggunaan dana kampanye dapat mengurangi kesempatan bagi para calon untuk melakukan politik uang. “Kita harus memastikan bahwa dana kampanye digunakan secara transparan dan akuntabel, agar tidak disalahgunakan untuk praktik politik uang,” ujar Joko Widodo.
Selain politik uang, politik identitas juga seringkali menjadi isu sensitif dalam setiap Pemilu. Politik identitas dapat memecah belah masyarakat dan menimbulkan konflik antar kelompok. Menurut Ahmad Syafi’i Maarif, mantan Ketua Muhammadiyah, politik identitas dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, upaya mencegah politik identitas juga harus dilakukan dengan serius.
Salah satu cara untuk mencegah politik identitas adalah dengan meningkatkan literasi politik masyarakat. Menurut Najwa Shihab, seorang jurnalis yang aktif dalam mengkampanyekan literasi politik, masyarakat perlu diberikan pemahaman yang benar tentang pentingnya memilih berdasarkan program dan visi misi, bukan berdasarkan identitas suku, agama, atau golongan. “Kita harus mengedukasi masyarakat agar memilih berdasarkan pemahaman yang benar, bukan dipengaruhi oleh politik identitas yang sempit,” ujar Najwa Shihab.
Dengan upaya mencegah politik uang dan politik identitas dalam Pemilu 2024, diharapkan proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat. Semua pihak, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat, harus bekerja sama untuk menciptakan Pemilu yang bersih dan berkualitas.